Sudah Saatnya Indonesia Membuat UU Larangan Perdagangan dan Konsumsi Hewan Non-Pangan

Kasus yang melibatkan seorang bapak kos yang mengonsumsi daging kucing untuk mengobati diabetes baru-baru ini menjadi sorotan publik. Kejadian ini membuka mata banyak pihak tentang urgensi regulasi yang lebih ketat mengenai perdagangan dan konsumsi hewan non-pangan di Indonesia. Kini, sudah saatnya Indonesia membuat Undang-Undang (UU) yang melarang perdagangan dan konsumsi hewan-hewan yang tidak termasuk dalam kategori pangan.

Penting untuk dicatat bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan kuliner yang kaya, namun hal ini tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kesejahteraan hewan. Dalam hal ini, kita perlu menegaskan bahwa tidak semua hewan layak untuk dikonsumsi, terutama hewan yang tidak diternakkan atau dipelihara untuk tujuan pangan.

Alasan utama mengapa Indonesia membutuhkan regulasi ini adalah untuk melindungi hak-hak hewan dan mencegah penyalahgunaan terhadap mereka. Tanpa adanya regulasi yang jelas, hewan-hewan yang tidak biasa dikonsumsi bisa saja diperdagangkan dan dimanfaatkan dengan cara yang tidak manusiawi, yang jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan hewan.

Selain itu, regulasi ini juga penting untuk memastikan kesehatan masyarakat. Konsumsi daging hewan yang tidak terkontrol dapat berisiko menimbulkan penyakit zoonosis atau penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. Ini tentu dapat membahayakan kesehatan publik.

Pemerintah, melalui Kementerian Pertanian dan lembaga terkait lainnya, perlu segera merumuskan kebijakan yang tegas tentang larangan perdagangan dan konsumsi hewan non-pangan. Ini bukan hanya tentang melindungi hewan, tetapi juga menjaga kesehatan dan menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya perlindungan terhadap makhluk hidup lainnya.

Mari kita dukung gerakan ini dan #bergerakbersama untuk edukasi publik dan dorong pemerintah untuk segera membuat regulasi yang jelas demi masa depan yang lebih baik.