𝙇𝘼𝙂𝙄, 𝙋𝙀𝙇𝘼𝙆𝙐 𝙋𝙀𝙍𝘿𝘼𝙂𝘼𝙉𝙂𝘼𝙉 𝘿𝘼𝙂𝙄𝙉𝙂 𝘼𝙉𝙅𝙄𝙉𝙂 𝘿𝙄𝙏𝘼𝙉𝙂𝙆𝘼𝙋 𝘿𝙄 𝙍𝙄𝘼𝙐.

 

Kasus perdagangan daging anjing kembali mencuat di Riau. Kali ini, aparat kepolisian berhasil mengamankan seorang pelaku dugaan tindak pidana penganiayaan hewan di wilayah hukum Polres Rokan Hilir (Rohil).

Tindakan ini menuai apresiasi luas dari masyarakat, komunitas pecinta hewan, hingga organisasi perlindungan satwa. Pasalnya, perdagangan daging anjing tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat serta mencoreng nilai kemanusiaan.

---

Kronologi Penangkapan

Polres Rokan Hilir, di bawah arahan Kapolda Riau, melakukan pengungkapan kasus perdagangan daging anjing. Dalam operasi tersebut, polisi berhasil mengamankan pelaku beserta barang bukti yang berkaitan dengan aktivitas penganiayaan hewan.

Langkah cepat dan tegas ini sekaligus menunjukkan komitmen aparat dalam menegakkan hukum serta memberikan perlindungan nyata bagi satwa yang kerap menjadi korban praktik ilegal ini.

---

Apresiasi untuk Kapolda Riau

Organisasi perlindungan hewan menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kapolda Riau beserta jajarannya. Kepekaan dan respons cepat Polri terhadap kasus ini menjadi bukti bahwa perlindungan hewan sudah mulai dipandang sebagai bagian integral dari penegakan hukum dan martabat kemanusiaan.

Langkah ini diharapkan menjadi teladan bagi daerah lain dalam memberantas praktik perdagangan daging anjing yang masih terjadi di beberapa wilayah Indonesia.

---

Mengapa Perdagangan Daging Anjing Berbahaya?

1. Ancaman Kesehatan Masyarakat

Daging anjing berisiko tinggi menularkan penyakit berbahaya, terutama rabies. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah berulang kali memperingatkan bahwa perdagangan dan konsumsi daging anjing dapat memperburuk penyebaran rabies, yang di Indonesia masih menjadi penyakit zoonosis mematikan.

2. Kekejaman terhadap Hewan

Praktik perdagangan daging anjing hampir selalu melibatkan penyiksaan. Hewan biasanya diangkut dalam kondisi sempit, tanpa air, dipukuli, bahkan disembelih secara tidak manusiawi. Ini jelas melanggar prinsip kesejahteraan hewan (animal welfare).

3. Pelanggaran Hukum

Perdagangan daging anjing bertentangan dengan sejumlah regulasi di Indonesia, di antaranya:

• KUHP Pasal 302 tentang penganiayaan hewan.

• UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menyatakan anjing bukan termasuk kategori hewan ternak konsumsi.

• Peraturan daerah (Perda) tertentu yang melarang peredaran dan konsumsi daging anjing.

4. Citra Bangsa

Praktik ini juga mencoreng citra Indonesia di mata dunia. Banyak wisatawan asing menyoroti kasus perdagangan daging anjing dan mengaitkannya dengan standar kemanusiaan serta pariwisata ramah hewan.

---

Komitmen Polri: Tegakkan Hukum, Junjung Marwah Kemanusiaan

Dalam keterangannya, pihak kepolisian menegaskan bahwa tindakan penangkapan ini dilakukan bukan hanya untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk:

• Melindungi kesehatan masyarakat dari ancaman rabies.

• Menyelamatkan hewan dari praktik penyiksaan.

• Mencegah tindak pidana penganiayaan hewan yang jelas dilarang.

• Menjunjung nilai kemanusiaan sebagai bagian dari tanggung jawab moral aparat.

Pernyataan ini menegaskan paradigma baru Polri: cara kita memperlakukan hewan mencerminkan peradaban dan martabat kemanusiaan bangsa.

---

Dukungan dari Komunitas dan Masyarakat

Kasus ini mendapat sorotan luas, terutama dari organisasi pecinta hewan, relawan, hingga masyarakat umum. Dukungan moral mengalir agar proses hukum dapat berjalan transparan dan adil.

Masyarakat juga diimbau untuk berpartisipasi aktif dalam melaporkan kasus serupa, sehingga praktik perdagangan daging anjing benar-benar bisa diberantas sampai ke akar.

---

Tantangan dalam Penanganan Kasus

Meski ada langkah positif dari aparat, tantangan masih cukup besar:

1. Permintaan pasar – Masih adanya konsumen yang menganggap daging anjing sebagai hidangan.

2. Kurangnya regulasi nasional – Belum ada larangan eksplisit di tingkat nasional terkait konsumsi daging anjing.

3. Kultur dan kebiasaan lokal – Sebagian wilayah masih menganggap konsumsi daging anjing sebagai bagian dari tradisi.

4. Terbatasnya shelter resmi – Hewan yang berhasil diselamatkan kerap sulit ditampung dan dirawat.

---

Jalan ke Depan: Hentikan Perdagangan Daging Anjing

Agar kasus serupa tidak terulang, ada beberapa langkah yang bisa diambil:

• Pemerintah pusat: membuat regulasi nasional yang melarang perdagangan daging anjing.

• Polri dan aparat hukum: konsisten menindak tegas pelaku perdagangan dan penyiksaan hewan.

• Pemerintah daerah: memperkuat peraturan lokal dan mendukung fasilitas kesehatan hewan.

• Masyarakat: menolak konsumsi daging anjing, melapor jika menemukan kasus, dan ikut kampanye edukasi.

• Media dan organisasi: terus menyuarakan pentingnya perlindungan hewan dan menekan praktik ilegal ini.

---

Kesimpulan

Penangkapan pelaku perdagangan daging anjing di Rokan Hilir, Riau, adalah langkah tegas dan penting dari Polri dalam melindungi hewan sekaligus masyarakat.

Dengan menegakkan hukum secara transparan dan berkeadilan, Polri tidak hanya menghentikan praktik kekejaman, tetapi juga menunjukkan bahwa perlindungan hewan adalah bagian dari menjaga kesehatan, kemanusiaan, dan martabat bangsa.

Apresiasi tinggi patut diberikan kepada Kapolda Riau dan jajaran Polres Rohil atas keberanian dan kepeduliannya. Harapannya, langkah ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia, bahwa perdagangan daging anjing harus dihentikan demi kebaikan bersama.