KOTA PEKANBARU RESMI MENERBITKAN SURAT EDARAN PELARANGAN PERDAGANGAN DAGING ANJING

 

Langkah Tegas Kota Pekanbaru

Pemerintah Kota Pekanbaru resmi mengeluarkan Surat Edaran tentang Peningkatan Pengawasan Perdagangan dan Pelarangan Perdagangan Daging Anjing. Kebijakan ini menjadi tonggak penting dalam upaya melindungi kesehatan masyarakat sekaligus menegakkan perlindungan hewan. Surat edaran tersebut juga menjadi jawaban atas meningkatnya perhatian publik terhadap risiko penyebaran penyakit zoonosis, khususnya rabies, yang kerap dikaitkan dengan praktik perdagangan daging anjing.

Walikota Pekanbaru, H. Agung Nugroho, S.E., M.M., menegaskan bahwa langkah ini diambil demi melindungi masyarakat dari potensi bahaya kesehatan sekaligus menghentikan praktik perdagangan yang tidak manusiawi terhadap hewan.

Sinergi Pemerintah dan Polda Riau

Keberhasilan penerbitan kebijakan ini tidak lepas dari sinergi kuat antara Pemerintah Kota Pekanbaru dan jajaran Polda Riau. Kepolisian, melalui tindakan tegasnya, selama ini telah aktif menangani kasus-kasus perdagangan daging anjing ilegal di berbagai wilayah, termasuk penangkapan pelaku di Kabupaten Rokan Hilir beberapa waktu lalu.

Dengan adanya surat edaran ini, langkah kepolisian mendapat dukungan penuh secara administratif dan kebijakan dari pemerintah daerah. Artinya, upaya penegakan hukum kini memiliki landasan lebih kokoh, baik dari sisi aturan maupun komitmen pemerintah daerah.

Bahaya Perdagangan Daging Anjing bagi Kesehatan

Perdagangan daging anjing tidak hanya menjadi isu moral dan kesejahteraan hewan, tetapi juga ancaman serius bagi kesehatan manusia. Beberapa risiko utama antara lain:

1. Penyebaran Rabies
   Rabies masih menjadi penyakit mematikan di Indonesia. Perdagangan daging anjing yang tidak melalui pengawasan kesehatan hewan memperbesar risiko penularan. Penanganan anjing tanpa prosedur veteriner standar dapat menyebabkan penyebaran virus.

2. Zoonosis Lainnya
   Selain rabies, konsumsi daging anjing dapat meningkatkan risiko penyakit lain seperti kolera, trichinellosis, dan infeksi bakteri berbahaya.

3. Tidak Layak Konsumsi
   Daging anjing umumnya tidak melalui standar pemeriksaan kesehatan hewan yang berlaku untuk konsumsi masyarakat. Hal ini membuatnya berbahaya dan tidak layak edar di pasar.

Dengan pertimbangan ini, pelarangan perdagangan daging anjing menjadi langkah preventif yang sangat penting untuk melindungi masyarakat luas.

Dimensi Kemanusiaan dan Perlindungan Hewan

Selain aspek kesehatan, kebijakan ini juga menyentuh nilai kemanusiaan dan peradaban. Hewan, termasuk anjing dan kucing, adalah makhluk hidup yang berhak terbebas dari penyiksaan dan perlakuan kejam. Praktik perdagangan daging anjing sering melibatkan penangkapan, pengangkutan, hingga penyembelihan dengan cara tidak berperikemanusiaan.

Dengan adanya surat edaran ini, Pemerintah Kota Pekanbaru ingin menegaskan bahwa kepedulian terhadap hewan adalah bagian dari kepedulian terhadap kemanusiaan. Cara masyarakat memperlakukan hewan mencerminkan nilai moral dan peradaban bangsa.

Dukungan dari Gerakan Nasional dan Internasional

Kebijakan ini juga sejalan dengan kampanye nasional maupun internasional untuk menghentikan perdagangan daging anjing. Organisasi seperti Dog Meat Free Indonesia (DMFI) telah lama menyerukan pelarangan praktik ini, mengingat dampak negatifnya terhadap kesejahteraan hewan, kesehatan masyarakat, dan citra Indonesia di mata dunia.

Banyak negara dan kota di Asia telah lebih dulu mengambil langkah serupa. Dengan bergabungnya Pekanbaru dalam barisan daerah yang melarang perdagangan daging anjing, Indonesia menunjukkan progres nyata menuju standar perlindungan hewan yang lebih baik.

Tantangan dalam Implementasi

Meskipun kebijakan sudah diterbitkan, tantangan tetap ada, antara lain:

• Pengawasan di lapangan: memastikan tidak ada lagi pasar atau individu yang memperjualbelikan daging anjing secara sembunyi-sembunyi.

• Kesadaran masyarakat: masih ada sebagian kalangan yang menganggap konsumsi daging anjing sebagai hal biasa. Edukasi publik sangat diperlukan untuk mengubah cara pandang ini.

• Sinergi lintas sektor: kolaborasi antara pemerintah, kepolisian, dinas kesehatan, dinas peternakan, dan masyarakat sipil harus terus diperkuat.

Harapan ke Depan

Langkah Pekanbaru diharapkan menjadi teladan bagi kota-kota lain di Indonesia. Dengan semakin banyak daerah yang melarang perdagangan daging anjing, Indonesia bisa bergerak menuju:

• Bebas perdagangan daging anjing dan kucing.

• Masyarakat yang lebih sehat dan terlindungi dari rabies.

• Bangsa yang berperadaban tinggi dengan menghormati hak-hak hewan.

Ajakan untuk Masyarakat

Keberhasilan kebijakan ini tidak hanya bergantung pada pemerintah dan aparat, tetapi juga peran aktif masyarakat. Warga Pekanbaru dan Indonesia pada umumnya diharapkan ikut mengawal pelaksanaan kebijakan ini, dengan cara:

• Menolak membeli atau mengonsumsi daging anjing.

• Melaporkan jika menemukan praktik perdagangan ilegal.

• Mendukung program edukasi dan advokasi perlindungan hewan.

Kesimpulan

Penerbitan surat edaran pelarangan perdagangan daging anjing oleh Pemerintah Kota Pekanbaru adalah langkah besar yang patut diapresiasi. Sinergi antara pemerintah daerah dan Polda Riau menunjukkan bahwa isu perlindungan hewan dan kesehatan masyarakat bisa ditangani secara serius dan terintegrasi.

Kebijakan ini bukan hanya soal melindungi hewan, tetapi juga soal melindungi manusia dari ancaman penyakit serta membangun peradaban yang lebih beradab dan penuh kepedulian. Mari kita kawal bersama agar kebijakan ini benar-benar efektif, dan menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia untuk mengikuti langkah serupa.