Kasus Kuda Axel dan Kuda Kaien: Analisis Hukum Dugaan Penelantaran dan Penganiayaan Hewan

Kasus Kuda Axel dan Kuda Kaien menjadi perhatian publik setelah keduanya ditemukan dalam kondisi memprihatinkan hingga akhirnya kehilangan nyawa. Peristiwa ini kembali membuka diskusi mengenai kekerasan terhadap hewan, khususnya dalam bentuk penelantaran dan pengabaian terhadap hewan pekerja.

Kuda Kaien ditemukan oleh tim penyelamat dalam kondisi dehidrasi berat, tubuh sangat lemah, dan tidak mampu berdiri dengan baik. Sementara itu, Kuda Axel diduga mengalami penderitaan berkepanjangan sebelum akhirnya mati. Kondisi yang dialami kedua kuda tersebut memunculkan dugaan adanya pengabaian serius terhadap kebutuhan dasar hewan.

Dalam penanganan kasus ini, langkah yang ditempuh tidak langsung berupa proses litigasi pidana, melainkan pemberian surat somasi dan peringatan hukum. Langkah tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk efektivitas penyelesaian, pembuktian hukum, serta upaya pencegahan agar tindakan serupa tidak kembali terjadi.

Dugaan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Hewan

Secara hukum perdata, tindakan pengabaian terhadap hewan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Unsur PMH dalam kasus ini dinilai terpenuhi melalui:

• tidak diberikannya pakan dan perawatan yang layak,
• adanya dugaan kelalaian serius,
• timbulnya kerugian berupa biaya penyelamatan dan perawatan,
• hingga kematian hewan yang diduga memiliki hubungan langsung dengan pengabaian tersebut.

Selain kerugian materiil, penderitaan berkepanjangan yang dialami hewan juga menjadi aspek penting dalam analisis hukum kasus kekerasan terhadap hewan.

Dugaan Pelanggaran Kesejahteraan Hewan

Kasus ini juga berkaitan dengan prinsip kesejahteraan hewan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 junto Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Undang-undang tersebut menegaskan bahwa kesejahteraan hewan mencakup perlindungan terhadap kondisi fisik dan mental hewan agar terhindar dari perlakuan yang tidak layak.

Dalam kasus Kuda Axel dan Kuda Kaien, terdapat kondisi yang menunjukkan dugaan pelanggaran serius terhadap prinsip kesejahteraan hewan, seperti:

• tidak terpenuhinya kebutuhan nutrisi,
• tidak adanya perawatan medis,
• dan kondisi penderitaan yang berlangsung cukup lama hingga menyebabkan kematian.

Dugaan Tindak Pidana Penganiayaan Hewan

Selain aspek perdata, tindakan pengabaian terhadap hewan juga dapat memiliki konsekuensi pidana. Berdasarkan Pasal 337 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, setiap orang yang menyakiti, melukai, atau merugikan kesehatan hewan tanpa tujuan yang patut dapat dipidana.

Pengabaian atau neglect, termasuk membiarkan hewan sakit tanpa perawatan dan tidak memberikan kebutuhan dasar, dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang merugikan kesehatan hewan.

Apabila tindakan tersebut mengakibatkan sakit berkepanjangan, luka berat, atau kematian hewan, maka dapat dikenakan pemberatan pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam kasus ini, kondisi malnutrisi berat, tubuh lemah, hingga kematian hewan menunjukkan adanya hubungan sebab akibat yang patut dianalisis secara hukum.

Kekerasan terhadap Hewan Memiliki Konsekuensi Hukum

Kasus Kuda Axel dan Kuda Kaien menjadi pengingat bahwa kekerasan terhadap hewan tidak selalu berbentuk kekerasan fisik secara langsung. Penelantaran, pembiaran, dan pengabaian terhadap kebutuhan dasar hewan juga dapat menimbulkan penderitaan serius dan berpotensi memiliki konsekuensi hukum pidana maupun perdata.

Masyarakat diharapkan lebih peduli terhadap kesejahteraan hewan dan tidak ragu melaporkan apabila menemukan dugaan kekerasan atau penelantaran terhadap hewan.

📩 Laporkan melalui #LaporALI

Karena perlindungan terhadap hewan adalah tanggung jawab bersama.