SOP Penanganan Perkara

 

Proses penanganan kasus perlindungan hewan dimulai dari penerimaan laporan yang dapat dilakukan secara online maupun offline, dengan respon maksimal 3 hari kerja atau 1x24 jam untuk kasus mendesak seperti kekerasan berat atau kasus viral. Laporan minimal memuat identitas pelapor, kronologi, jenis pelanggaran, kebutuhan pendampingan, dan bukti pendukung. Jika pelapor mengalami kesulitan, tim wajib membantu proses pengisian laporan.

Setelah laporan diterima, dilakukan konsultasi hukum untuk menganalisis kasus, menyusun kronologi, mengidentifikasi kebutuhan hukum maupun penyelamatan hewan, serta menentukan langkah penanganan yang paling tepat. Tahap ini juga mencakup analisis pidana, perdata, administrasi, dan aspek kesejahteraan hewan. Selanjutnya dilakukan pengkajian kasus melalui rapat internal untuk menentukan apakah permohonan bantuan hukum diterima atau ditolak. Jika diterima, pendampingan hukum dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

Pendampingan litigasi meliputi pelaporan ke aparat, pengumpulan bukti, pemeriksaan medis hewan, perlindungan pelapor, pendampingan persidangan, hingga upaya hukum lanjutan seperti banding atau kasasi. Sementara itu, pendampingan non-litigasi dapat berupa penyuluhan hukum, konsultasi, investigasi, mediasi, negosiasi, kampanye publik, advokasi, dan penyusunan dokumen hukum untuk mendukung perlindungan dan kesejahteraan hewan.

Dalam pelaksanaannya, penanganan perkara pada dasarnya dilakukan secara pro bono atau tanpa biaya jasa hukum sebagai bentuk akses terhadap keadilan. Namun, tetap dimungkinkan adanya biaya operasional seperti investigasi, transportasi, penyelamatan hewan, pemeriksaan medis, dokumentasi, maupun kampanye advokasi. Pendanaan perkara dapat berasal dari pelapor, dukungan internal lembaga, fundraising, atau pihak ketiga yang sah, dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, kesepakatan bersama, dan kepentingan terbaik bagi hewan.

Apabila dilakukan penggalangan dana, kegiatan tersebut wajib dilakukan secara bertanggung jawab, tidak menyesatkan, tidak mengeksploitasi hewan maupun pelapor, serta harus mendapat persetujuan internal lembaga. Seluruh penggunaan dana wajib dicatat dan dipertanggungjawabkan secara transparan. Selain itu, pihak yang terlibat dilarang meminta biaya di luar kesepakatan, menggunakan dana untuk kepentingan pribadi, atau menerima pendanaan yang menimbulkan konflik kepentingan.